Hapus Denda Pajak, Bapenda Banten Optimalisasi Pendapatan Daerah

Serang - Pemerintah Provinsi Banten telah meluncurkan program penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), bebas pokok dan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan kedua, dan pengurangan pokok PKB 20% untuk kendaraan mutasi masuk dari luar Provinsi. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengurangan Pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Penyerahan Kedua dan Seterusnya, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Program ini dilaksanakan dalam rangka menyambut HUT ke 22 Provinsi Banten guna mengoptimalisasi pendapatan asli daerah Provinsi Banten.

Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2022

Baca juga: Raperda Inisiatif Sebagai Solusi Atasi Kondisi Terkini

1. Pengurangan pokok dan/atau penghapusan sanksi administratif berupa denda PKB, BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya.

• Pengurangan pokok PKB kepada Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran kendaraan bermotor atas kepemilikan kedua dan seterusnya dari luar daerah Provinsi Banten diberikan sebesar 20 persen.
• Penghapusan BBN-KB Mutasi Masuk Dari Luar Daerah dan Mutasi Dalam Daerah diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran penyerahan kendaraan bermotor atas kepemilikan kedua dan seterusnya.
• Penghapusan sanksi administratif berupa denda PKB berlaku terhadap Wajib Pajak yang terlambat melakukan pendaftaran PKB.
• Penghapusan sanksi administratif berupa denda BBNKB kepemilikan kedua dan seterusnya atas keterlambatan pendaftaran kendaraan bermotor mutasi masuk dari luar daerah dan mutasi dalam daerah.
• Penghapusan sanksi administratif berupa denda PKB tidak berlaku untuk kendaraan mutasi keluar provinsi.

2. Pengurangan Pokok PBBKB

• Pengurangan Pokok PBBKB diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBBKB.
• Pengurangan dikenakan terhadap PBBKB yang digunakan untuk alat berat.
• Besaran pengurangan PBBKB diberikan sebesar 30 persen.

Waktu Pelaksanaan

• Pelaksanaan pengurangan pokok dan/atau penghapusan sanksi administratif berupa denda PKB, BBNKB penyerahan kedua, dan seterusnya mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
• Pelaksanaan Pengurangan PBBKB mulai berlaku untuk masa pajak bulan September 2022 sampai dengan Desember 2022.

Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, penghapusan denda pajak merupakan salah satu upaya Pemprov Banten memberikan stimulan dan meringankan wajib pajak. “Melalui langkah ini diharapkan wajib pajak antusias melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak, ” ujar Al.

Baca juga: Walikota Tangerang: Memahami dan Memerangi Tindak Pidana Korupsi Merupakan Kemampuan Wajib Dimiliki ASN

Al mengatakan, program ini merupakan salah satu ikhtiar Pemprov Banten merawat wajib pajak. Dengan adanya kebijakan penghapusan denda, maka dapat meringankan wajib pajak bahkan dapat mendorong percepatan peningkatkan Pendapatan Asli Daerah PAD Provinsi Banten.

Ia berharap, penghapusan denda PKB ini dapat membuat wajib pajak menunaikan kewajibannya. Sehingga, data wajib pajak dan jumlah pajak yang harus dibayar sedapat mungkin menjadi seimbang.

Baca juga: Ombudsman RI Selamatkan Rp 26,8 M Potensi Kerugian Masyarakat Akibat Maladministrasi Sektor Perekonomian

Meskipun masih ada wajib pajak yang menunggak, tetapi Al mengungkapkan, hingga saat ini kepatuhan wajib pajak dalam perkembangannya cukup baik. Hal itu terlihat dari realisasi pendapatan asli daerah Provinsi Banten yang baik. Bahkan, dari berbagai sumber pendapatan yang salah satunya adalah sektor pajak daerah, pendapatan Provinsi Banten berada di tiga besar secara nasional.

Pajak daerah yang masuk ke dalam pendapatan asli daerah digunakan Pemprov Banten untuk melakukan pembangunan di segala sektor baik itu infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan untuk masyarakat Provinsi Banten. “Pajak itu, dari kita, oleh kita, untuk kita, ” tegas Al.

Baca juga: Mahfud MD: HPN 2022, Marwah Pers Harus Dijaga

Kepala Bapenda Provinsi Banten Opar Sohari berharap, kebijakan ini mampu meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Banten. Untuk itu, wajib pajak diharapkan dapat memanfaatkan momen ini untuk menunaikan kewajibannya membayar pajak. (*)

 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Banten Sampai Dengan September 2022

Baca juga: Kabar Baik, Mudik Lebaran untuk Tahun 2022 Diperbolehkan, Syarat Wajip Vaksin Booster

URAIAN	REALISASI (RP)	%
PENDAPATAN DAERAH Baca juga: DPMPTSP Kota Tangsel Raih Penghargaan Pelayanan Prima dari Kemenpan RB	7.485.809.078.527	70, 32
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5.749.587.770.323	73, 77 Baca juga: Pendaftaran Calon Anggota Komnas HAM RI Diperpanjang
Dana Perimbangan	1.732.057.278.204	60, 86
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4.164.030.000 Baca juga: Kapolda Banten Ikuti Vicon Tentang Kelangkaan Minyak Goreng Dengan Kapolri dan Menteri Perdagangan	67, 16

 

Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Banten Sampai Dengan September 2022

URAIAN	REALISASI (RP) Baca juga: Usai Pertemuan Dengan Gubernur Se-Indonesia di Balikpapan, Presiden Jokowi Berangkat ke IKN	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.749.587.770.323	72, 95 Baca juga: Damkar Kabupaten Tangerang Latih 75 Investigasi Kejadian Pasca Kebakaran
Pajak Daerah	5.428.527.125.625	73, 77
Pajak Kendaraan Bermotor	2.369.166.497.200 Baca juga: Kapolri Instruksikan Kapolda Pastikan Minyak Goreng Tersedia di Pasar Tradisional dan Modern	68, 91
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.706.032.367.200	75, 03
Pajak Air Permukaan Baca juga: Ilham Bintang: Waspada Presiden, Pastikan Itu Big Data atau Big Lies?	28.808.065.266	73, 21
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	743.260.511.360	86, 41
Pajak Rokok	579.776.637.090	77, 48